Menyoal Perilaku Penegak Hukum

AKAN sangat mengkhawatirkan potret buram penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, sehingga prinsip hukum untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat tidak bisa teraplikasikan dengan baik disebabkan oleh persoalan penegakan hukum (law inforcement) yang terkesan diskrimitif. Berangkat dari kesadaran fakta-fakta tersebut, penulis akan coba memaparkan beberapa pandangan terkait perilaku dan persoalan yang harus dibenahi dalam tubuh penegak hukum kita.

Perlu dipahami bahwa upaya penegakan hukum merupakan persoalan fundamental yang harus selalu dilaksanakan, berbagai persoalan ketidakadilan seolah selalu menumbuhkan rasa kebencian terhadap hukum, maka tak ayal dalam kehidupan nyata makna dari hukum kerap diplesetkan oleh masyarakat dengan kata-kata bahasa yang cenderung nyeleneh.

Kenyataan ini, tentunya, tidak lahir begitu saja tanpa adanya realitas yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti sekarang ini. Jika kita perhatikan secara seksama persoalan penegakan hukum sepertinya memang benar-benar menjadi bahan cemoohan dari masyarakat, dan hal ini lebih disebabkan pada faktor penegak hukum itu sendiri (yusticia) dalam mengimplementasikan prinsip law enforcement.

 Respons progresif

Dalam perilaku keseharian penegakan hukum yang berdekatan dengan kita, sering kita menjumpai pelanggaran-pelanggaran hukum yang seringkali medapat respons progresif dari penegak hukum, seperti halnya penegakan hukum terhadap ketentuan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak diragukan lagi, penegakan ini kadang kala dilakukan tanpa adanya toleransi sedikitpun terhadap pelangar penguna jalan, dan bahkan sikap tindak langsung di tempat juga sering dilakukan.

Namun lain halnya dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh sebahagian pejabat penting pemerintahan dan juga pejabat negara. Sebut saja kasus korupsi yang menjerat direktur Utama RSUD Cut Mutia, sampai dengan sekarang belum ada kejelasan terhadap proses pradilannya, begitu juga dengan kasus Korupsi yang dilakukan Oleh Ilyas Pasee, dan Syarifuddin mantan Bupati dan wakil bupati Aceh Utara, yang walupun telah diputuskan pada pengadilan tingkat I dan tingkat II, namun sampai dengan sekarang belum juga jelas proses penahanannya (Serambi, 21/2/2013).

Ada sebuah adagium, “korupsi sebanyak mungkin, maka hukuman pun akan ringan, serta mampu membayar penegak hukum, dan masih ada sisa hasil korupsi yang bisa dikmati dihari tua”. Dalam sikon yang demikian jangan heran kalau orang yang tidak mampu (miskin) tidak akan memperoleh kebenaran karena keadilan sudah diperkosa, semakin parah saja prahara penegakan hukum sekarang ini.

Dalam kaitan penegakan hukum pandangan Soerjono Soekanto (1983) masih dapat menjadi rujukan kita dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang dapat memengaruhi hukum: Pertama, faktor hukum itu tersendiri; Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukum; Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan; Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kaitannya dalam hal ini, penegak hukum semestinya lebih mengedepankan sifat moralitas serta mentalitasnya, dalam melaksanakan penegakan hukum tanpa memandang kasta dan strata sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar morality of law dapat diimplimentasi dengan sempurna, walaupun dalam kaitannya antara moralitas hukum dengan moralitas masyarakat sosial, memiliki perbedaan. Namun, minimal ketika hal ini dapat terbangun, maka aspek kesadaran hukum bagi masyarakat akan mudah untuk diwujudkan. Dalam hal ini prilaku penegak Hukum sangat mempengaruhi terhadap berkerjanya prinsip ini.

Upaya penegakan hukum yang berkeadilan, aspek pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum kiranya perlu ditinjau ulang oleh setiap instansi penegak hukum, agar dapat menumbuhkan integritas, kredibilitas, dan kapabilitas aparat penegak hukumnya. Setiap aparat penegak dapat menggerakkan dan mengaktualisasikan hukum, karena perlu dipahami jika hukum itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sehingga ungkapan “hukum itu selalu terlambat” adalah keliru.

Upaya penumbuhan pemahaman hukum bagi para penegak dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan intelektualitas tiap aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi dilingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut.

Perlunya pengupayaan hal ini dikarenakan beberapa persoalan yang pernah terjadi di Aceh yang menyangkut masalah, tidak dilakukannya upaya penahanan bagi para pelaku tindak pidana korupsi, baik yang masih menunggu putusan banding maupun terhadap pelaku yang masih diperiksa. Sehingga di sini kembali mengulang ungkapan “perut menguasai mulut”. Semestinya hal ini tidak terjadi jika merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP serta Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam ketentuan KUHP.

Dan pelaku tindak pidana itu sendiri tidak dapat melarikan diri, seperti halnya yang dilakaukan oleh Syarifuddin mantan wakil Bupati Aceh utara yang sampai sekarang diberitakan masih tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebenarnya hal ini sangat riskan jika mereka yang bertangung jawab terhadap hukum sampai ‘kecolongan’ sedemikian rupa.

Aspek penting

Selain dari pada upaya penumbuhan pemahaman hukum bagi para penegak hukum. Satu aspek penting lainnya dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education) terhadap masyarakat. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat memahami hak-haknya dalam hukum, serta tidak diperlakukan semena-mena terhadap mereka, dan yang lebih penting agar mendapatkan kesamaan di depan hukum (equality before the law).

Jika tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subyek hukum dalam masyarakat, maka nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum. Minimal sekali ketika hal ini dapat terwujud, maka praktik-praktik kotor, seperti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum akan dapat sama-sama ditegahi.

Dengan demikian, sudah selayaknya para penegak hukum melakukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkembangkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan prinsip-prinsip keadilan masyarakat. Sehinga kata “keadilan” ataupun “kebenaran” dapat terwujud dalam makna dan hakikat yang sebenarnya. Semoga suatu hari nanti kita masih bisa menceritakan kepada generasi-generasi kita bahwa pernah suatu masa keadilan dan kebenaran dari hukum yang menghentakkan kebatilan. Semoga!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s